Pattiro nilai RUU Pemda kebablasan

pusat telaah dan Informasi regional (pattiro) menilai dalam rancangan undang-undang pemerintahan daerah cenderung menyerahkan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya dan berpotensi disalahgunakan ataupun abuse of power.

kedudukan provinsi di ruu itu diperkuat harapannya peran pengawasan serta evaluasi, juga pembinaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat bisa diringankan melalui mendelegasikan kewenangan tersebut pada provinsi. tapi, tetapi ruu pemda ini keblabasan, tutur direktur eksekutif pattiro sad dian utomo dalam keterangan tertulisnya selama jakarta, kamis.

sad dian menunjukan dalam pasal 76 ayat 5 serta pasal 77 huruf e. gubernur selama dua pasal ini diberi kewenangan agar menyerahkan sanksi kepada bupati dan walikota. berdasarkan dia disamping untuk wakil pemerintah pusat, gubernur juga kepala pemerintah daerah yang ditekuni melalui pemilukada dan berasal daripada partai politik.

dia menyatakan tendensi politis, malahan kepentingan politik ketika menjalankan kewenangan ini terlebih kepada bupati dan walikota dan berbeda kepentingan politik juga partai politik berpotensi sangat kental.

Informasi Lainnya:

konflik politik antara provinsi serta kabupaten/kota dan selama ini relatif laten mau cenderung mengeras dan difasilitasi oleh ruu pemda ini untuk bereskalasi keluar, ujarnya.

menurut dia pasal 77 huruf b serta huruf i menyebutkan gubernur diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota, juga rancangan perda tentang kecamatan oleh karenanya melampaui batas kewenangan gubernur.

sad dian menyatakan selama uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 2 menyebutkan

pembatalan peraturan perundang-undangan selama bawah undang-undang, semisal rancangan perda, perda, serta peraturan kepala daerah, cuma bisa dilakukan dengan ma.

ditetapkan melalui perda atau perkada perihal pencabutan perda atau perkada bersangkutan (pasal 56 ayat 3 huruf b). ruu pemda harus mengacu terhadap prinsip lex superiori, berpijak terhadap peraturan perundang-undangan yang telah banyak, ujarnya.

dalam pasal 77 huruf d ruu pemda, berdasarkan dia gubernur diberi kewenangan menyewa segera terhadap perangkat daerah agar menangani masalah berguna dan mendesak. dia menyatakan sekalipun permintaan ini ditujukan dan terhadap kepala daerah, tapi kontak langsung gubernur dengan perangkat daerah kabupaten/kota memesan wilayah intervensi gubernur meluas juga melebar.

hal tersebut berpotensi mengganggu proses kerja internal birokrasi kabupaten/kota. padahal seharusnya, pada tingkat kabupaten/kota, loyalitas perangkat daerah hanya kepada bupati serta walikota, juga tak diganggu oleh intervensi gubernur. apalagi mengingat kepala daerah adalah jabatan politik, katanya.

selain tersebut berdasarkan dia di pasal 77 huruf g gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan antara daerah kabupaten/kota pada provinsinya. dia mengatakan penyelesaian sengketa antar daerah kabupaten/kota menempatkan gubernur dijadikan pihak yang berjarak serta netral dengan persoalan dan disengketakan.

namun, tak ada mekanisme manakala yang bersengketa merupakan gubernur dengan bupati/walikota. ketiadaan agama itu berpotensi besar menghadirkan abuse of power dari gubernur, katanya.

sad dian dan mengkritisi pasal 77 huruf f akan mencederai nilai-nilai demokrasi lokal, dan dibawa oleh dprd kabupaten/kota.

Entri Populer